PKH
NTB- Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenenterian
Keuangan, Purwanto menilai Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) berjalan
dengan baik.
Penilaian
yang disampaikan Purwanto saat berlangsungnya kunjungan di Kecamatan Kwitang Jakarta
Pusat, Rabu 13/12.
Oleh
demikian, Kementerian Keuangan akan terus memperhatikan kebutuhan anggaran pada
tahun 2018 dan 2019 untuk menjalankan program pemerintah seperti PKH.
"Kementerian
Keuangan akan memperhatikan kebutuhan anggaran untuk tahun anggaran 2018 dan
2019 terhadap program prioritas nasional seperti PKH" Kata Purwanto menegaskan,
Selanjutnya,
beberapa hasil kunjungan tersebut menjadi bahan evaluasi program prioritas
nasional sekaligus review perencanaan anggaran PKH di tahun 2018 dan 2019
mendatang.
Di
saat yang sama Kepala Biro Perencanaan Kementerian Sosial, Adhy Karyono menerangkan,
bantuan digunakan untuk menambah kualitas konsumsi dan keperluan anak sekolah,
dan KPM bisa menggunakan fasilitas perbankan dalam pencairan bantuan. Selain
itu juga hasil Family Development Session (FDS) dirasakan KPM, efektivitas
peran pendamping, dan seluruh KPM telah mendapat komplementaritas program
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu
Indonesia Sehat (KIS).
Namun
demikian, lanjut Adhy ada sejumlah catatan penting terkait evaluasi program tersebut.
Antara lain, nilai bantuan PKH yang dinilai masih relatif kecil sehingga harus
menjadi perhatian. Kedua, honor pendamping PKH yang juga masih relatif kecil,
mengingat para pendamping juga bertanggung jawab terhadap penyaluran BPNT.
Ketiga, updating Basis Data Terpadu (BDT) harus menjadi prioritas agar bantuan
tepat sasaran.
Kementerian
Keuangan, lanjut Adhy, kedepan akan mendorong program pengentasan kemiskinan
lainnya seperti pembangunan perumahan swadaya dan beasiswa perguruan tinggi
untuk keluarga miskin. Prioritas utama adalah Keluarga Penerima Manfaat PKH.
(Sumber Website KEMENSOS)
No comments: